Hukum
Showing 1–24 of 48 results
-
Bantuan Hukum dalam Islam
Rp45.000Quick ViewUraian dalam buku ini dimulai dengan konsep bantuan hukum san pengacara, landasan bantuan hukum dan pengacara, prinsip dan asas bantuan hukum dan pengacara, metode perumusan konsep bantuan hukun dan pengacara, bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman , serta tujuan bantuan hukum dan pengacara.
-
Etika Profesi Hukum
Rp60.000Quick ViewBuku Etika Profesi Hukum ini merupakan salah satu panduan etis dan tanggung jawab moral seorang penegak hukum dalam bersikap dan berperilaku. buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa fakultas hukum karena sangat bermanfaat untuk mengkaji dan memahami sistem hukum di Indonesia.
Dengan demikian, berdasarkan pengetahuan dasar tentang Etika Profesi Hukum, siapapun dapat memotret secara tepat perilaku para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, maupun polisi, apakah sudah sesuai dengan kode etik yang diberlakukan pada masing-masing profesi. –Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, S.H., M.H.
-
Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia
Rp75.000Quick ViewPeradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.
Dengan demikian, peradilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang resmi dan sah yang ada di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan negara lainnya adalah peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama adalah peradilan khusus yang ada di Indonesia karena mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu. Peradilan agama hanya berwenang dalam bidang perdata Islam dan ditujukan untuk orang-orang Islam di Indonesia.
-
Hukum Acara Perdata
Rp45.000Quick ViewHukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan proses pengajuan perkara kepada hakim/pengadilan. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan cara hakim mengadili perkata perdata dan atau memutus perkata perdata. Peraturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).
Jadi, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara beracara atau tata cara proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menegakkan hukum perdata (materiil dan atau formal).
-
Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)
Rp70.000Quick ViewHukum Acara berperan mengatur cara memperhatikan dan menjalankan peraturan hukum tersebut secara normatif. Hukum Acara Perdata bisa juga disebut dengan Hukum Perdata Formal, maupun Hukum Perdata Materiel, seperti Burgerlijk Wetbook (WB) atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Buku ini amat penting dibaca karena menguraikan tata cara beracara dengan baik dan benar. Dengan memahami seluruh uraian pada buku ini maka akan bertambah pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara beracara di pengadilan yang berkaitan dengan keperdataan.
-
Hukum Acara Pidana
Rp60.000Quick ViewSecara terminologis, hukum acara pidana dapat dilihat dengan tiga tingkatan. Pertama, sebagai peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.
Kedua, di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan kehakiman lainnya yang ada kaitannya dengan perkara pidana. Ketiga, mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.
-
Hukum Acara Pidana Khusus – Teori dan Praktik
Rp70.000Quick ViewHukum acara pidana, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur cara penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang yang luas, yaitu selain memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, juga memuat eksekusi putusan hakim tentang susunan peradilan, wewenang peradilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang berkaitan dengan urusan perkara pidana.
-
Hukum Administrasi Perpajakan
Rp60.000Quick ViewHukum administrasi perpajakan merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat yang memuat cara mengatur pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan. Selain itu, juga merupakan bagian dari hukum administratif yang dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dengan landasan normatif tersendiri.
Dengan kata lain, hukum administrasi perpajakan adalah peraturan yang menentukan pengelolaan pajak menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan fungsi dan tujuan yuridis perpajakan, yang dimulai dari pemungutan hingga penggunaannya untuk kepentingan negara.
-
Hukum Dagang di Indonesia
Rp58.000Quick ViewHukum dagang adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan yang timbul khususdari lapangan perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, baik pengaturannya dalam kitab Undang-undang Hukum dagang dan buku III kitab undang-undang Hukum Perdata maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang disebut “hukum bisnis” (bussines law).
-
Hukum Internasional
Rp55.000Quick ViewBuku Hukum inernasional ini memiliki karakteristik tersendiri dalam memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap identitas dan eksitensi hukum internasional saat ini. Kajiannya yang lengkap dapat dijadikan literatur tentang kajian hukum internasional, baik bagi mahasiswa yang sedang mengkaji bidang hukum maupun khalayak umum yang mencoba memahami bidang hukum , khususnya hukum internasioanal.
-
Hukum Islam dalam Perubahan Sosial
Rp42.000Quick ViewKehadiran buku Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial ini menjelaskan persoalan-persoalan tersebutv sehingga hukum Islam tetap eksis ditengah-tengah kehidupan sosial umat Islam, tanpa mengurangi dan atau mengebiri hukum Islam itu sendiri. Masyarakat yang tidak berubah adalah masyarakat yang akan ketinggalan zaman, bahkan akan tertindas oleh zaman itu srndiri.
-
Hukum Ketenagakerjaan
Rp55.000Quick ViewHukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law) merupakan bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan).
Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan, seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari buruh atau pekerja dan majikan, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondiskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan, dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka.
-
Hukum Ketenagakerjaan Persfektif Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law)
Rp40.000Quick ViewBuku ini juga menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang memancing penolakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa sehingga melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia, sekalipun demonstrasi itu disusupi oknum yang melakukan tindakan anarkis dan perusakan sehingga merugikan negara. Demonstrasi ini substansinya menghendaki pemerintah dan lembaga legislatif mengkaji kembali atau merevisi RUU Cipta Kerja, yang telah disahkan menjadi undang-undang.
-
Hukum Keuangan Negara
Rp75.000Quick ViewKeuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam APBN ataupun APBD merupakan pilar utama pembiayaan penyelenggaraan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD. Pengelolaan keuangan negara yang demikian perlu dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan keuangan negara, baik dalam bentuk pemborosan, ketidakefektifan dan ketidakefisiensinya penggunaan, atau bahkan terjadinya tindak pidana korupsi.
-
Hukum Konstitusi
Rp60.000Quick ViewBuku Hukum Konstitusi ini berkaitan langsung dengan konsep negara dan unsur-unsur pembentukan negara. Oleh karena itu, buku ini bukan sekedar menguraikan definisi hukum dan konstitusi , melainkan sekaligus secara mendalam menjelaskan klasifikasi konstitusi, materi, dana implikasinya terhadap eksistensi negara. Dalam kaitan itulah, dijelaskan pula konsep pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah kaitannya dengan pembagian kekuasaan.
-
Hukum Perbankan di Indonesia
Rp60.000Quick ViewPerbankan Indonesia mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.
Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBN, yaitu free right liberalis yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain; statisme, yaitu negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta; pemustan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.
-
Hukum Perdata
Rp50.000Quick ViewHukum perdata di Indonesia hingga kini keadaanya masih beragam. Hal itu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, baik dari segi budaya, adat maupun agamanya. Oleh karena itu, di Indonesia berlaku sistem hukum perdata yang beragam, antara lain hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek.
Buku ini membahas beberapa bidang hukum perdata, yaitu hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris setelah penjelasan yang lengkap tentang pengertian, pluralisme, sejarah, dasar hukum, bidang hukum, dan sistematika hukum perdata, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia Barat.
-
Hukum Perdata Islam Di Indonesia
Rp37.000Quick ViewKehadiran buku ini diharapkan semakin menambah kepustakaan Islam, terutama untuk membantu masyarakat dan mahasiswa dalam mempelajari secara lebih mendalam mengenai hukum perdata di Indonesia yang telah menjadi undang-undang , sebagaimana kaitannya dengan perkawinan,perwakafan, hibah, dan bahkan tentang zakat.
Semua penulisan buku ini disesuaikan dengan silabus yang terdapat dalam pedoman Pelaksanaan Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hanya saja , dalam buku ini terdapat berbagai penambahan pembahasan, terutama dalam upaya menjelaskan terminologi yang berkaitan dengan tema-tema pembahasannya. – Drs.Beni Ahmad Saebani, M.Si., dkk.
-
Hukum Perikatan
Rp57.500Quick ViewHukum perikatan merupakan salah satu kajian hukum perdata yang sangat penting dipelajari oleh mahasiswa dan masyarakat umum karena perikatan atau perjanjian banyak dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila orang yang melakukan perikatan atau perjanjian tidak memahmi teori dan tata cara pembuatan perjanjian, kemungkinan besar ia akan ditempatkan pada posisi yang dirugikan, apalagi berkaitan dengan perjanjian atau kontrak baku yang dewasa ini berkembang dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat modern.
Buku ini sengaja disusun untuk dijadikan salah satu literatur mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum khususnya, dan umumnya setiap orang yang memerlukan informasi mengenai hukum perikatan di Indonesia. Buku ini menguraikan hukum perikatan dari pengertian, rumusan hukum perikatan, subjek hukum, hingga jenis-jenis perikatan.
