Hukum

Showing 1–24 of 48 results

  • Bantuan Hukum dalam Islam

    Rp45.000

    Uraian dalam buku ini dimulai dengan konsep bantuan hukum san pengacara, landasan bantuan hukum dan pengacara, prinsip dan asas bantuan hukum dan pengacara, metode perumusan konsep bantuan hukun dan pengacara, bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman , serta tujuan bantuan hukum dan pengacara.

    Quick View
  • Dinamika Sejarah Hukum

    Rp47.000

    Buku Dinamika Sejarah Hukum

    Cetakan ke 1; Februari 2018

    16 x 24 cm; 260 hlm; HVS

    ISBN 978-979-076-687-7

    Quick View
  • Etika Profesi Hukum

    Rp60.000

    Buku Etika Profesi Hukum ini merupakan salah satu panduan etis dan tanggung jawab moral seorang penegak hukum dalam bersikap dan berperilaku. buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa fakultas hukum karena sangat bermanfaat untuk mengkaji dan memahami sistem hukum di Indonesia.

    Dengan demikian, berdasarkan pengetahuan dasar tentang Etika Profesi Hukum, siapapun dapat memotret secara tepat perilaku para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, maupun polisi, apakah sudah sesuai dengan kode etik yang diberlakukan pada masing-masing profesi. –Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, S.H., M.H.

    Quick View
  • Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia

    Rp75.000

    Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

    Dengan demikian, peradilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang resmi dan sah yang ada di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan negara lainnya adalah peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama adalah peradilan khusus yang ada di Indonesia karena mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu. Peradilan agama hanya berwenang dalam bidang perdata Islam dan ditujukan untuk orang-orang Islam di Indonesia.

    Quick View
  • Hukum Acara Perdata

    Rp45.000

    Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan proses pengajuan perkara kepada hakim/pengadilan. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan cara hakim mengadili perkata perdata dan atau memutus perkata perdata. Peraturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).

    Jadi, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara beracara atau tata cara proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menegakkan hukum perdata (materiil dan atau formal).

    Quick View
  • Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi)

    Rp70.000

    Hukum Acara berperan mengatur cara memperhatikan dan menjalankan peraturan hukum tersebut secara normatif. Hukum Acara Perdata bisa juga disebut dengan Hukum Perdata Formal, maupun Hukum Perdata Materiel, seperti Burgerlijk Wetbook (WB) atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Buku ini amat penting dibaca karena menguraikan tata cara beracara dengan baik dan benar. Dengan memahami seluruh uraian pada buku ini maka akan bertambah pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara beracara di pengadilan yang berkaitan dengan keperdataan.

    Quick View
  • Hukum Acara Pidana

    Rp60.000

    Secara terminologis, hukum acara pidana dapat dilihat dengan tiga tingkatan. Pertama, sebagai peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.

    Kedua, di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan kehakiman lainnya yang ada kaitannya dengan perkara pidana. Ketiga, mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.

    Quick View
  • Hukum Acara Pidana Khusus – Teori dan Praktik

    Rp70.000

    Hukum acara pidana, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur cara penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang yang luas, yaitu selain memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, juga memuat eksekusi putusan hakim tentang susunan peradilan, wewenang peradilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang berkaitan dengan urusan perkara pidana.

    Quick View
  • Hukum Administrasi Perpajakan

    Rp60.000

    Hukum administrasi perpajakan merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat yang memuat cara mengatur pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan. Selain itu, juga merupakan bagian dari hukum administratif yang dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dengan landasan normatif tersendiri.

    Dengan kata lain, hukum administrasi perpajakan adalah peraturan yang menentukan pengelolaan pajak menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan fungsi dan tujuan yuridis perpajakan, yang dimulai dari pemungutan hingga penggunaannya untuk kepentingan negara.

    Quick View
  • Hukum Dagang di Indonesia

    Rp58.000

    Hukum dagang adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan yang timbul khususdari lapangan perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, baik pengaturannya dalam kitab Undang-undang Hukum dagang dan buku III kitab undang-undang Hukum Perdata maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang disebut “hukum bisnis” (bussines law).

    Quick View
  • Hukum Internasional

    Rp55.000

    Buku Hukum inernasional ini memiliki karakteristik tersendiri dalam memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap identitas dan eksitensi hukum internasional saat ini. Kajiannya yang lengkap dapat dijadikan literatur tentang kajian hukum internasional, baik bagi mahasiswa yang sedang mengkaji bidang hukum maupun khalayak umum yang mencoba memahami bidang hukum , khususnya hukum internasioanal.

    Quick View
  • Hukum Islam dalam Perubahan Sosial

    Rp42.000

    Kehadiran buku Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial ini menjelaskan persoalan-persoalan tersebutv sehingga hukum Islam tetap eksis ditengah-tengah kehidupan sosial umat Islam, tanpa mengurangi dan atau mengebiri hukum Islam itu sendiri. Masyarakat yang tidak berubah adalah masyarakat yang akan ketinggalan zaman, bahkan akan tertindas oleh zaman itu srndiri.

    Quick View
  • Hukum Ketenagakerjaan

    Rp55.000

    Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law) merupakan bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan).

    Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan, seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari buruh atau pekerja dan majikan, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondiskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan, dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka.

    Quick View
  • Hukum Ketenagakerjaan Persfektif Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

    Rp40.000

    Buku ini juga menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang memancing penolakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa sehingga melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia, sekalipun demonstrasi itu disusupi oknum yang melakukan tindakan anarkis dan perusakan sehingga merugikan negara. Demonstrasi ini substansinya menghendaki pemerintah dan lembaga legislatif mengkaji kembali atau merevisi RUU Cipta Kerja, yang telah disahkan menjadi undang-undang.

    Quick View
  • Hukum Keuangan Negara

    Rp75.000

    Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam APBN ataupun APBD merupakan pilar utama pembiayaan penyelenggaraan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD. Pengelolaan keuangan negara yang demikian perlu dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan keuangan negara, baik dalam bentuk pemborosan, ketidakefektifan dan ketidakefisiensinya penggunaan, atau bahkan terjadinya tindak pidana korupsi.

    Quick View
  • Hukum Konstitusi

    Rp60.000

    Buku Hukum Konstitusi ini berkaitan langsung dengan konsep negara dan unsur-unsur pembentukan negara. Oleh karena itu, buku ini bukan sekedar menguraikan definisi hukum dan konstitusi , melainkan sekaligus secara mendalam menjelaskan klasifikasi konstitusi, materi, dana implikasinya terhadap eksistensi negara. Dalam kaitan itulah, dijelaskan pula konsep pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah kaitannya dengan pembagian kekuasaan.

    Quick View
  • Hukum Perbankan di Indonesia

    Rp60.000

    Perbankan Indonesia mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

    Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBN, yaitu free right liberalis yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain; statisme, yaitu negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta; pemustan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.

    Quick View
  • Hukum Perdata

    Rp50.000

    Hukum perdata di Indonesia hingga kini keadaanya masih beragam. Hal itu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, baik dari segi budaya, adat maupun agamanya. Oleh karena itu, di Indonesia berlaku sistem hukum perdata yang beragam, antara lain hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek.

    Buku ini membahas beberapa bidang hukum perdata, yaitu hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris setelah penjelasan yang lengkap tentang pengertian, pluralisme, sejarah, dasar hukum, bidang hukum, dan sistematika hukum perdata, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia Barat.

    Quick View
  • Hukum Perdata Islam Di Indonesia

    Rp37.000

    Kehadiran buku ini diharapkan semakin menambah kepustakaan Islam, terutama untuk membantu masyarakat dan mahasiswa dalam mempelajari secara lebih mendalam mengenai hukum perdata di Indonesia yang telah menjadi undang-undang , sebagaimana kaitannya dengan perkawinan,perwakafan, hibah, dan bahkan tentang zakat.

    Semua penulisan buku ini disesuaikan dengan silabus yang terdapat dalam pedoman Pelaksanaan Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hanya saja , dalam buku ini terdapat berbagai penambahan pembahasan, terutama dalam upaya menjelaskan terminologi yang berkaitan dengan tema-tema pembahasannya. – Drs.Beni Ahmad Saebani, M.Si., dkk.

    Quick View
  • Hukum Perikatan

    Rp57.500

    Hukum perikatan merupakan salah satu kajian hukum perdata yang sangat penting dipelajari oleh mahasiswa dan masyarakat umum karena perikatan atau perjanjian banyak dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila orang yang melakukan perikatan atau perjanjian tidak memahmi teori dan tata cara pembuatan perjanjian, kemungkinan besar ia akan ditempatkan pada posisi yang dirugikan, apalagi berkaitan dengan perjanjian atau kontrak baku yang dewasa ini berkembang dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat modern.

    Buku ini sengaja disusun untuk dijadikan salah satu literatur mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum khususnya, dan umumnya setiap orang yang memerlukan informasi mengenai hukum perikatan di Indonesia. Buku ini menguraikan hukum perikatan dari pengertian, rumusan hukum perikatan, subjek hukum, hingga jenis-jenis perikatan.

    Quick View
X