Pemerintahan

Showing all 18 results

  • Dasar – Dasar Manajemen Pemerintahan

    Rp66.000

    Buku Dasar Dasar Manajemen Pemerintahan

    Penulis: Dr. H. Rachmat, M.Si.
    Cetakan ke 1: Juli 2018
    16 x 24 cm; 374 hlm; HVS
    ISBN 978-979-076-694-5

    Quick View
  • Dialog Pemikiran Timur-Barat

    Rp50.000

    Sebuah kebudayan atau peradaban memiliki sejarah tersendiri untuk bangkit sdan berkembang. Akan tetapi, suatu peradaban tidak mungkin lahir dan berkembang tanpa bersentuh dengan kebudayaan lain dan saling meminjam. Proses pinjam-meminjam antar Kebudayaan hanya bisa terjadi jika masing-masing kebudayaan memiliki mekanisme sendiri-sendiri.

    Pada umumnya, sarjana Barat modern membagi sejarah Barat (Eropa) menjadi zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Zaman kuno dibagi menjadi yunani dan Romawi. Zaman pertengahan dikelompokkan menjadi zaman kristen awal, transisi dari kuno ke pertengahan , dan pencerahan. Ini berarti bahwa akar zaman modern, yaitu yunani,Romawi, dan Abad Pertengahan.

    Quick View
  • Ilmu Negara dalam Multiprespektif

    Rp35.000

    Pendekatan komprehensif bagi ilmu negara menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk menjawab kelangkaan kajian, juga menjawab ketidakpuasan sebagian kelangkaan akademis terhadap ilmu negara yang berkembang selama ini dianggap parsial. Sebab, bangunan ilmu negara yang tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk menjelaskan kasus-kasus kenegaraan dikawasan yang berbeda-beda.

    Disamping itu, buku ini diharapkan dapat mengurangi kekosongan kepustakaan ilmu negara yang berprespektif komprehensif, yakni kajian ilmu negara yang menampilkan multiperspektif  peradaban, termasuk perspektif peradaban Islam yang notebene sering dianaktirikan dalam percaturan tradisi intelektual global.

    Quick View
  • Ilmu Negara dan Teori Negara

    Rp42.500

    Ilmu negara mengkaji asal mula, sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara beserta seluk-beluknya. Seluk-beluk negara yang dikaji secara komprehensif sejak munculnya negara, yaitu pemahaman tentang negara, prinsip dan persyaratan berdirinya negara, kepemimpinan, serta pemerintahan suatu negara.

    Kajian tentang negara ini mencakup pengertian pokok (grondbegrippen) dan sendi-sendi pokok (grondbeginselen) negara serta segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, misalnya warga negara, pemerintahan, demokrasi, lembaga negara, pemilu, wilayah, dan sebagainya.

    Quick View
  • Kebijakan Publik

    Rp55.000

    Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap pelaksanaan dari segala hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap ketika suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan.

    Untuk itulah buku Kebijakan Publik hadir sebagai sebuah alternatif bagi para manajer/birokrat dalam upaya mengembangkan kemampuan mengelola kebijakan, meningkatkan kemampuan mengenali permasalahan yang dijumpai dalam perjalanan kehidupan, dan mampu memecahkannya.

    Bagi para mahasiswa, buku ini dapat menjadi referensi konseptual untuk melihat secara lebih detail penerapan teori kebijakan publik. Buku ini menyajikan pokok bahasan, dari filosofi dan konsep dasar memahami teori atau formulasi kebijakan publik dan ruang lingkupnya, memahami perkembangan paradigma kebijakan publik kontemporer, mengetahui aspek-aspek yang memengaruhi kebijakan publik, mengenali isu-isu kebijakan publik, memahami fungsi kebijakan publik, mengenali komponen, faktor-faktor, dan aktor kebijakan publik yang memengaruhi dalam memformulasikan, mengiplementasikan serta melakukan evaluasi kebijakan publik.

    Quick View
  • Membangun Kinerja Pelayanan Publik

    Rp45.000

    Masyarakat, hubungannya dengan pelayanan aparatur pemerintah selalu menuntut pemberian pelayanan yang cepat, cermat, ataupun ramah. Untuk mencapai hal tersebut, perilaku birokrasi harus memperhatikan pelayanan individu bagi keberhasilan organisasi, karena individulah yang dapat membawa tatanan birokrasi, memiliki kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan organisasi.

    Dalam hal ini lebih ditekankan pada pencarian cara untuk meningkatkan hasil yang efektif sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat, dan hal ini harus berawal dari individu-individu sebagai aparat birokrasi yang suka bekerja keras.

    Quick View
  • Model Kepemimpinan dan Sistem Pengambilan Keputusan

    Rp52.500

    Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, baik tidaknya keputusan yang diambil tidak hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, tetapi juga melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan.

    Keputusan pada dasarnya merupakan proses memilih satu penyelesaian dari beberapa alternatif yang ada. Keputusan ini perlu didukung berbagai faktor yang akan memberikan keyakinan, terutama para pemimpin, bahwa keputusan tersebut adalah tepat. Keputusan yang tepat pada dasarnya adalah keputusan yang bersifat rasional, sesuai dengan nurani, dan didukung oleh fakta-fakta akurat, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kadang-kadang keputusan dapat saja tidak bersifat dengan emosi, hubungan antar manusia, faktor tradisi, lingkungan dan sebagainya. Sejauh keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan, biasanya keputusna tetap akan diambil.

    Quick View
  • Otonomi Daerah dan Desentralisasi

    Rp95.000

    Di negara kesatuan seperti NKRI, daerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara seperti di tingkat pusat/nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pembagian wewenang pemerintah pusat pada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu (desentralisasi fungsional) atau penyerahan wewenang secara vertikal pada daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah (desentralisasi teritorial).

    Dalam rangka desentralisasi fungsional, misalnya pemerintah pusat memberikan wewenang khusus pada badan otorita (Batam, Jatiluhur dan sebagainya.). Adapun dalam rangka desentralisasi teritorial, pemerintah pusat memberikan otonomi daerah pada daerah.

    Quick View
  • Pancasila

    Rp40.000

    Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya mengandung nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh hiererkis serta sistematis. Dalam pengertian ini, sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat. Konsekuensinya, kelima sila tidak terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, tetapi memiliki esensi dan makna yang utuh.

    Secara kausalitas, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila dimungkinkan dapat diterapkan di negara lain walaupun tidak dengan nama Pancasila.

    Quick View
  • Pemerintahan Daerah di Indonesia

    Rp27.000

    Buku Pemerintahan Daerah ini bertujuan agar para mahasiswa mampu memahami, dan mendalami berbagai konsep yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintahan Daerah dan prakteknya yang berlaku sekarang di Indonesia dan para mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat makna dan hukum administrasi Pemerintahan Daerah secara baik serta dapat mengkritisi imflementasi peraturan dalam tugas pemerintahan daerah dan manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan dipusat maupun Pemerintahan di daerah-daerah.

    Dengan memahami kedudukan mata kuliah hukum Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Hukum Tata Negara (HTN), Hukun Lembaga-lembaga Negara, Perundang-undangan dan Hukum Konstitusi serta lainnya, serta mempelajari dan memahami materi yang satu dengan yang lainnya, serta memahami dan mengetahui peran dan kontribusi mata kuliah terutama mata kuliah yang sejenis.

    Quick View
  • Pemikiran Ketatanegaraan Islam

    Rp40.000

    Buku ini setidaknya berisi tiga hal diatas. Dia memformulasikan pengertian ketatanegaraan Islam dalam empat poin, yaitu (1) keyakinan umat Islam tentang negara, (2) tafsiran umat Islam tentang negara dari sumber ajaran mereka, (3) tindakan dan perilaku umat Islam dalam praktik bernegara, (4) konseptualisasi umat Islam tentang negara.

    Empat poin diatas, oleh Ija Suntana diungkapkan dalam kalimat definitif, yaitu bahwa ketatanegaraan Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup filsafat, hukum, dogma, tradisi, sejarah, dan pemikiran tokoh.

    Quick View
  • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

    Rp60.000

    Pancasila sebagai ideologi negara masih tetap menarik untuk dikaji dalam berbagai perspektif. Apabila dilihat secara politik, kelahiran pancasila tidak melalui perjalanan yang mudah. Para perumus Pancasila berulang-ulang melakukan rapat untuk merumuskan sila-sila pancasila.

    Pada setiap rapat, terjadi perubahan perumusan, bahkan pada saat Pancasila dimasukkan sebagai “Piagam Jakarta”, masih ada sebagian warga negara yang keberatan dengan sila pertama yang mencantumkan kalimat, “menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.

    Tentu saja, kalimat tersebut kurang memahami makna pluralisme agama dan multikultural bangsa Indonesia. Kalimat yang dipandang memberatkan sebagian warga negara Indonesia dihapus, dan yang disetujui adalah kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

    Quick View
  • Pengantar Ilmu Pemerintahan

    Rp52.000

    Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat). Filsafat pemerintahan tidak memberikan petunjuk teknis memerintah, tetapi memberikan pemahaman dan arah tindakan cara melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar.

    Ilmu pemerintahan selain termasuk ilmu teoretis empiris, juga termasuk ilmu praktis atau ilmu terapan karena langsung diterapkan kepada masyarakat. Mempelajari ilmu pemerintahan berarti memahami teori, bentuk, dan proses pemerintah, serta mampu menempatkan diri dan ikut berperan serta dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri.

    Quick View
  • Studi Analisis Kebijakan

    Rp40.000

    Buku Studi Analisis Kebijakan ini berusaha memaparkan berbagai teori dan konsep serta pengejawantahan dari proses analisa yang dilengkapi dengan case studies mengenai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hal ini diusahakan, agar bisa lebih memahami teori dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, para pembaca diajak untuk mengetahui bahkan mendalami kerangka dasar proses analisis suatu kebijakan. Selain itu, buku ini juga merupakan dasar panduan untuk memperoleh hasil kebijakan yang sempurna.

    Penulis berupaya menyodorkan contoh-contoh kebijakan, kemudian menarik dari hulu ke hilir, dari akar masalah sampai pada solusi. Sehingga hasil pemikiran intelektual yang dituangkan dalam bentuk tulisan ini, menjadi hasil karya nyata yang sangat berarti terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sosial.

    Quick View
  • Studi Kebijakan Pemerintah

    Rp40.000

    Fokus utama studi mengenai kebijakan adalah struktur formal dalam sebuah pemerintahan yang mengandung detal dan prosedur, serta konstelasi deskriptif sebuah kajian, ranah kebijakan dievaluasi, kekuatan serta kelamahan itu sendiri secara komprehensif. Dalam konteks ini, perkembangan dan perubahan studi akan mampu membawa pendekatan baru dalam mengkaji fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat sipil yang berkaitan dengan pemerintahan.

    Kebijakan pemerintah pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan atau keputusan. Kebijakan pemerintah merupakan hasil proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

    Quick View
  • Teori Negara Hukum Modern

    Rp55.000

    Konsepsi negara hukum telah berkembang dari konsepsi negera hukum liberal, negara hukum formal, negara hukum material, hingga konsepsi mengenai negara kesejahteraan untuk kepentingan umum yang memperluas tanggung jawab negara terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat sebagai warga negara yang sekaligus menafikan peran individu dalam bernegara.

    Konsepsi negara hukum berhubungan dengan konsepsi demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi strategis dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan negara, terutama menentukan kepemimpinan kedaulatan negara sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan rakyat dan penyelenggara kekuasaan pun harus berasal dari rakyat. Ini artinya kekuasaan dipilih oleh rakyat dan pemegang kekuasaan tersebut mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kekuasaan yang telah dilakukan selama menjabat kepada rakyat.

    Quick View
  • Teori-teori Demokrasi

    Rp43.000

    Pemikiran dan teori-teori demokrasi dari para tokoh demokrasi barat, seperti Jurgen Habermas, Hannah Arendt, dan Jean Jacques Rousseau masing-masing dibahas dari latar belakang pemikiran, filosofis, kontribusi, bentuk, tindakan, hingga kritik terhadap teori-teori tersebut.

    Oleh karena itu, buku Teori-teori Demokrasi ini dapat dijadikan literatur seputar kajian teori demokrasi karena materi-materi yang dibahasnya, selain untuk memenuhi tanggung jawab intelektual, juga mengakselerasi proses pelembagaan demokrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan substansial dari nilai demokrasi itu sendiri sehingga sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan para praktisi yang hendak memahami demokrasi secara lengkap.

    Quick View
X