Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan

Rp55.000

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law) merupakan bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan).

Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan, seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari buruh atau pekerja dan majikan, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondiskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan, dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka.

100 in stock

Qty:
Category:

Description

Buku Hukum Ketenagakerjaan

ISBN 978-979-076-405-7

Tahun terbit: 2013; 16×24 cm (HVS); 409 hlm.

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law) merupakan bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan).

Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan, seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari buruh atau pekerja dan majikan, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondiskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan, dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka.

Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan, dan pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Jadi, buruh dan majikan diberi kebebasan untuk mengadakan peraturan tertentu karena hukum perburuhan bersifat otonomi, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang bermaksud mengadakan perlindungan terhadap buruh. Sanksi atas pelanggaran ini diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Buku Hukum Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk disimak dan dipahami uraian-uraiannya karena berkaitan langsung dengan kebutuhan primer mahasiswa ilmu hukum dan masyarakat, terutama para pekerja dan pengusaha yang ingin menambah wawasan hukum ketenagakerjaan sehingga dapat memahami dan melindungi hak-hak para pekerja yang “terkadang” semakin tidak berdaya menghadapi arus dan situasi ekonomi dewasa ini.

X