Hukum Keuangan Negara

Hukum Keuangan Negara

Rp75.000

Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam APBN ataupun APBD merupakan pilar utama pembiayaan penyelenggaraan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD. Pengelolaan keuangan negara yang demikian perlu dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan keuangan negara, baik dalam bentuk pemborosan, ketidakefektifan dan ketidakefisiensinya penggunaan, atau bahkan terjadinya tindak pidana korupsi.

100 in stock

Qty:
Category:

Deskripsi Buku

Hukum Keuangan Negara

Penulis : Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H.

Cetakan 1 : September 2019

16 x 24 cm;  483 hlm. HVS

ISBN 978-979-076-758-4

Sejak diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yaitu dengan terus menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara, termasuk dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berkenan dengan pengelolaan keuangan negara, kita harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemeriksaan, serta tuntutan ganti rugi sehingga tujuan yang diharapkan dari setiap program pembangunan dapat terwujud.

Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam APBN ataupun APBD merupakan pilar utama pembiayaan penyelenggaraan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD. Pengelolaan keuangan negara yang demikian perlu dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan keuangan negara, baik dalam bentuk pemborosan, ketidakefektifan dan ketidakefisiensinya penggunaan, atau bahkan terjadinya tindak pidana korupsi.

X