Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Placeholder

Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Rp57.000

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah pengedepanan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Undang-undang desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur desa.

100 in stock

Qty:
Category:

Deskripsi Buku

Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Penulis : Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H.

Cetakan 1 : Maret 2019

16 x 24 cm; 332 hlm. HVS

ISBN 978-979-076-739-3

Konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki untuk tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan, yaitu usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks. Dengan kata lain, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produk pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, pembangunan desa adalah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat desa dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung pada belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah pengedepanan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Undang-undang desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur desa.

X