Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus

Rp60.000

Buku yang ada di hadapan para pembaca adalah buku yang cukup penting untuk dibaca dan disimak, mengingat perbincangan Tindak Pidana Khusus selalu aktual untuk dikaji secara lebih mendalam.

Di dalam buku ini diuraikan hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan jenis-jenis tindak pidana khusus, yang antara lain mengenai tindak pidana terorisme, korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana hak asasi manusia.

100 in stock

Qty:
Category:

Description

Buku Tindak Pidana Khusus

ISBN 978-979-076-165-0

Terbit 2012

16 x 24 cm (HVS); 485 hlm.

Salah satu kejahatan yang mengerikan adalah korupsi yang merugikan uang negara atau uang rakyat, dengan tujuan memperkaya diri sendiri, yang selama ini di Indonesia menduduki ranking pertama di dunia. Luar biasa, siapa yang menyangka seorang koruptor yang telah merugikan miliaran rupiah hanya dijatuhi hukuman antara 4-7 tahun, tetapi seorang pencuri ayam harus dibui selama dua tahun. Dimana sesungguhnya keadilan itu ?

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk mengganti Hukum Acara pidana yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-undang nomor 1 Drt. Tahun 1951(lembaran Negara tahun 1951 Nomor 9, Tambahan lembaran  Negara Nomor 81 ), serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Sepanjang hal itu, mengenai hukum acara pidana maka perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, dan agar sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang diharapkan.

Buku yang ada di hadapan para pembaca adalah buku yang cukup penting untuk dibaca dan disimak, mengingat perbincangan Tindak Pidana Khusus selalu aktual untuk dikaji secara lebih mendalam. Di dalam buku ini diuraikan hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan jenis-jenis tindak pidana khusus, yang antara lain mengenai tindak pidana terorisme, korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana hak asasi manusia.

X