Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pemerintahan Daerah di Indonesia

Rp27.000

Buku Pemerintahan Daerah ini bertujuan agar para mahasiswa mampu memahami, dan mendalami berbagai konsep yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintahan Daerah dan prakteknya yang berlaku sekarang di Indonesia dan para mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat makna dan hukum administrasi Pemerintahan Daerah secara baik serta dapat mengkritisi imflementasi peraturan dalam tugas pemerintahan daerah dan manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan dipusat maupun Pemerintahan di daerah-daerah.

Dengan memahami kedudukan mata kuliah hukum Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Hukum Tata Negara (HTN), Hukun Lembaga-lembaga Negara, Perundang-undangan dan Hukum Konstitusi serta lainnya, serta mempelajari dan memahami materi yang satu dengan yang lainnya, serta memahami dan mengetahui peran dan kontribusi mata kuliah terutama mata kuliah yang sejenis.

100 in stock

Qty:
Category:

Description

Pemerintahan Daerah di Indonesia

ISBN 979-730-114-1

Tahun terbit: 2006

11 x 17 cm (CD); 430 hlm.

Buku Pemerintahan Daerah ini bertujuan agar para mahasiswa mampu memahami, dan mendalami berbagai konsep yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintahan Daerah dan prakteknya yang berlaku sekarang di Indonesia dan para mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat makna dan hukum administrasi Pemerintahan Daerah secara baik serta dapat mengkritisi imflementasi peraturan dalam tugas pemerintahan daerah dan manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan dipusat maupun Pemerintahan di daerah-daerah.

Dengan memahami kedudukan mata kuliah hukum Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Hukum Tata Negara (HTN), Hukun Lembaga-lembaga Negara, Perundang-undangan dan Hukum Konstitusi serta lainnya, serta mempelajari dan memahami materi yang satu dengan yang lainnya, serta memahami dan mengetahui peran dan kontribusi mata kuliah terutama mata kuliah yang sejenis.

Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa subtansi antara mata kuliah PIH, PHI, Ilmu Negara, HTN, Hukum tentang Lembaga-lembaga Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Konstitusi dan Ilmu Perundang-undangan mempunyai kolerasi.

X